Jakarta –.
Program Kampung Pancasila yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai berpotensi menjadi solusi persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, program tersebut perlu diperkuat dengan fasilitas, pendampingan, hingga akses pasar agar pengelolaan tidak berhenti pada tahap pemilahan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mengatakan, Kampung Pancasila yang saat ini diterapkan di seluruh wilayah memiliki empat fokus utama. Keempatnya yakni lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong.
Menurut Bahtiyar, upaya pendampingan pengelolaan sampah sebenarnya sudah berjalan. Warga telah didorong untuk memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya fasilitas penampungan sampah yang sudah dipilah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT.
“Kalau masalah lingkungan ini sebenarnya sudah dilakukan pendampingan. Warga diminta memilah sampah plastik, kertas, maupun organik. Tetapi saya melihat masih ada kelemahan, yakni belum adanya fasilitas tempat untuk menampung sampah yang sudah dipilah,” kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Baca juga: Ketua DPRD Surabaya Dorong Musrenbang Jadi Fondasi Pembangunan Kota
Politikus Partai Gerindra itu menilai, persoalan sampah perlu mendapat perhatian serius mengingat volumenya di Surabaya mencapai 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Ia pun mendorong Pemkot melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun dana kelurahan untuk menyediakan fasilitas pendukung.
Jika kemampuan anggaran daerah terbatas, pengadaan sarana tersebut bisa melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bahtiyar menegaskan, edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada ajakan memilah sampah. Warga juga perlu mendapatkan pembinaan dan praktik langsung agar limbah yang dikelola mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi.
“Jangan sampai warga hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada dampak ekonominya. Pemerintah kota harus memberikan edukasi, pembinaan, bahkan alat pencacah atau alat pengolahan sehingga sampah ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Apresiasi Surabaya Vaganza sebagai Sinyal Kebangkitan Ekonomi
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan pasar bagi produk hasil pengolahan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Langkah itu penting agar warga tidak kesulitan memasarkan hasil olahannya.
“Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berharap sudah ada pasar yang ditunjuk. Jangan sampai mereka mencari-cari lagi. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah warga bisa terserap,” katanya.
Bahtiyar mengusulkan agar konsep ini dimulai melalui percontohan di tingkat RW. Sebagian besar RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah berbasis masyarakat.
“Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu. Kalau berhasil, bertahap bisa diperluas. Karena hampir 90 persen RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang bisa menjadi pusat edukasi,” jelasnya.
Baca juga: Reses DPRD Surabaya: Paving, Drainase dan PJU Paling Banyak Diminta Warga
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendampingi Kampung Pancasila hingga tingkat RT juga perlu diperkuat. Pendampingan tidak cukup hanya sosialisasi, tetapi harus sampai tahap produksi bernilai jual.
“Kalau hanya diminta mengumpulkan, warga akan acuh. Tapi kalau ada pengelolaannya dan menjadi nilai ekonomis, saya yakin warga akan berebut untuk mengelola sampah. Karena banyak turunannya, tidak hanya botol plastik, tapi juga sisa makanan, bahkan puntung rokok pun bisa diolah,” terangnya.
Bahtiyar berharap tahun 2026 menjadi momentum penyusunan model pengelolaan berbasis Kampung Pancasila. Dengan demikian, mulai 2027 program tersebut dapat diterapkan serentak untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi gerakan edukasi. Tetapi juga menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga,” pungkasnya.
(anl/ega).